Jakarta.HikmahNews–Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang pembentukan fakultas, jurusan, dan program studi serta penetapan sebutan gelar dalam rumpun ilmu agama. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan regulasi yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa harmonisasi RPMA ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan mutu akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Menurutnya, dinamika perkembangan keilmuan dan tuntutan global menuntut adanya penataan yang komprehensif terhadap struktur kelembagaan dan nomenklatur akademik.
“Harmonisasi ini bukan sekadar penyusunan regulasi administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat ekosistem akademik agar lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan pendidikan nasional,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengaturan mengenai pembentukan fakultas, jurusan, dan program studi harus mampu menjaga kekhasan keilmuan Islam sekaligus membuka ruang integrasi dengan disiplin ilmu lain, sehingga lulusan PTKI memiliki daya saing yang kuat di tingkat nasional maupun global.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menjelaskan bahwa penataan sebutan gelar dalam rumpun ilmu agama menjadi aspek penting untuk menjaga standar akademik dan keseragaman di seluruh PTK.
“Harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang jelas terkait nomenklatur gelar, sehingga tidak terjadi keragaman yang membingungkan, sekaligus memastikan kesesuaian dengan kerangka kualifikasi nasional dan praktik internasional,” jelasnya.
Menurut Sahiron, proses harmonisasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur akademisi, pakar hukum, dan pengelola PTK lainya, guna memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan lapangan.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi keagamaan agar lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada mutu. Dengan adanya RPMA yang komprehensif, diharapkan proses pembukaan program studi baru, pengembangan fakultas, serta penetapan gelar akademik dapat berjalan lebih efektif dan terstandar.
