Jakarta.HikmahNews–Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah kebijakan pendidikan nasional agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu akademik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama, karakter, dan integritas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pendidikan MUI, Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag., dalam Seminar Internasional dan Rapat Kerja Nasional Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Prof. Armai Arief, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan perlu berpijak pada nilai-nilai keagamaan agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.
“KPK MUI hadir untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional tetap memiliki ruh keagamaan, membangun karakter, sekaligus memperkuat integritas generasi bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kontribusi nyata KPK MUI adalah memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah di bidang pendidikan. MUI, kata dia, pernah menyampaikan kritik dan rekomendasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai seragam sekolah, serta mendorong agar frasa “agama” menjadi landasan utama dalam Draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2035.
“Nilai agama tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap, tetapi harus menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional,” tegasnya.
Selain mengawal kebijakan, KPK MUI juga terus mendorong penguatan pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-nilai agama. Menurut Prof. Armai, pendidikan sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga transfer nilai untuk membentuk karakter peserta didik.
Ia menambahkan, konsep Islam Wasathiyah atau Islam moderat menjadi salah satu nilai yang terus didorong untuk diimplementasikan dalam berbagai aktivitas pendidikan sebagai upaya membangun kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran, dan berkeadaban.
Pada aspek kaderisasi, KPK MUI melalui Komisi Pendidikan dan Kaderisasi mengembangkan kurikulum kader ulama yang terstruktur dan berkelanjutan. Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) kini diarahkan agar terintegrasi mulai dari jenjang sarjana, magister, hingga doktor sehingga mampu melahirkan ulama yang memiliki kompetensi keilmuan sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.
“Kaderisasi ulama harus dipersiapkan secara sistematis. Kita membutuhkan ulama yang kuat secara keilmuan, memiliki integritas, dan mampu menjadi rujukan umat di era perubahan yang begitu cepat,” kata Prof. Armai.
KPK MUI juga memberikan perhatian terhadap pengawasan lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan berbasis agama berjalan sesuai dengan ketentuan, etika, serta nilai-nilai Islam.
Ia mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan melaporkan apabila ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra lembaga pendidikan keagamaan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Armai menegaskan dukungan KPK MUI terhadap berbagai program pemerintah di sektor pendidikan, termasuk Program Pendidikan Bermutu untuk Semua. Selain itu, MUI juga menyatakan kesiapan memberikan masukan terhadap sejumlah regulasi strategis seperti Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), RUU Guru dan Dosen, maupun RUU Pesantren.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyempurnakan berbagai kebijakan pendidikan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, KPK MUI terus mengembangkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembangunan karakter peserta didik. Program tersebut didorong untuk diterapkan secara sistematis di sekolah maupun madrasah melalui pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, termasuk pemanfaatan metode gamifikasi.
Pemantauan implementasi pendidikan antikorupsi juga diarahkan memanfaatkan platform digital, termasuk integrasi dengan sistem EMIS Kementerian Agama, sehingga pelaksanaan program dapat dimonitor secara berkelanjutan.
Selain itu, KPK MUI memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama tersebut diwujudkan antara lain melalui penyusunan modul pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam, penguatan pendidikan karakter bersama PP Muhammadiyah, serta peningkatan literasi tata kelola pemerintahan yang baik melalui kerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Menutup paparannya, Prof. Armai Arief menegaskan bahwa KPK MUI akan terus menjalankan peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus representasi umat dalam mengawal pembangunan pendidikan nasional.
“Kami ingin memastikan pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, integritas, serta tanggung jawab moral yang kuat. Pendidikan yang bermutu harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai agama,” pungkasnya.
