Jakarta.HikmahNews – Pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian serta kedisiplinan administratif dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Hal tersebut disampaikan Dirjen Pendis, Amien Suyitno, saat membuka kegiatan Pendampingan SBSN PTKI di Jakarta. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada koordinasi yang matang dan pemenuhan syarat teknis yang ketat sejak tahap perencanaan.
Dalam arahannya, Amien menjelaskan pembagian kewenangan antara Kementerian Agama dan kementerian teknis dalam pembangunan gedung pendidikan sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2024/2025. Ia memaparkan bahwa kementerian teknis (PUPR) memiliki peran dalam pembangunan prasarana fisik, sedangkan Kementerian Agama bertanggung jawab pada penyediaan sarana pendukungnya. Ia mengimbau para pimpinan PTKI untuk memperkuat koordinasi di tingkat pelaksana guna memastikan seluruh program pembangunan tersebut berjalan selaras dengan identitas dan kebutuhan institusi.
Terkait skema pembiayaan melalui SBSN dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Dirjen Pendis mengingatkan bahwa status lahan yang Clear and Clean serta adanya Rekomendasi Teknis (Rekomtek) adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Beliau juga menyoroti pentingnya dokumen AMDAL yang kini menjadi instrumen krusial dalam mitigasi risiko bencana dan kelestarian lingkungan. Suyitno menekankan agar kendala administratif tidak lagi menjadi penghambat serapan anggaran, sehingga pembangunan gedung kampus dapat tuntas tepat waktu.
Lebih lanjut, Suyitno memaparkan visi besar transformasi PTKI menuju ekosistem Smart Campus yang berbasis digital. Fokus pembangunan ke depan tidak lagi hanya pada infrastruktur konvensional, melainkan pada penyediaan fasilitas Smart Class yang dilengkapi dengan Smart Board di setiap ruang kelas. Ia mendorong pemanfaatan momentum pendanaan dari lembaga internasional seperti World Bank, IsDB, dan ADB untuk mendukung program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang terintegrasi.
Dirjen Pendis mengajak jajaran pimpinan PTKI untuk lebih aktif membangun narasi positif di media sosial dengan memublikasikan capaian dan prestasi institusi, termasuk keberhasilan digitalisasi layanan pendidikan. Ia juga berpesan agar para Rektor mengawal pengelolaan dana PHLN secara mandiri dan cermat, terutama dalam menentukan spesifikasi konsultan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. “Mari kita kawal program SBSN ini dengan komitmen penuh demi kemajuan mutu pendidikan Islam di Indonesia,” pungkasnya.
Kontributor : Inez Nadya
