Jakarta.HikamhNews — Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menegaskan bahwa skema Aparatur Sipil Negara (ASN) paruh waktu tidak relevan diterapkan dalam ekosistem pendidikan Islam. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI di Jakarta, Senin (23/2). Menurutnya, syarat Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang mewajibkan guru mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu menjadi batasan fundamental yang membuat status “paruh waktu” sulit diimplementasikan bagi tenaga pendidik.
Suyitno menekankan bahwa status guru harus tetap demi menjaga kualitas akreditasi lembaga pendidikan, baik di bawah naungan BAN-PT maupun BAN-SM. Ia menilai fleksibilitas kontrak yang terlalu cair dalam regulasi ASN terbaru berpotensi mengganggu rasio guru yang menjadi indikator utama penilaian mutu sekolah. “Guru dan dosen mestinya tetap. Jika statusnya tidak jelas atau tentatif, hal itu tidak bisa dihitung dalam rasio borang akreditasi, yang pada akhirnya merugikan institusi pendidikan itu sendiri,” jelas Dirjen Pendis.
Terkait tata kelola kesejahteraan, Kemenag mengklaim telah melampaui standar kementerian lain melalui sistem pembayaran TPG bulanan yang sudah berjalan sejak 2017. Transformasi digital melalui aplikasi SIAGA telah memperkuat birokrasi Kemenag dalam memantau kinerja guru secara presisi melalui unggahan RPP dan jadwal mengajar digital. Bagi Kemenag, pembayaran tunjangan secara rutin setiap bulan sudah menjadi operasional standar yang didukung oleh teknologi yang matang, bukan lagi sebuah inovasi baru yang perlu diluncurkan secara seremonial.
Di sisi lain, Suyitno menaruh perhatian serius pada krisis jumlah guru PAI dan fenomena guru non-ahli yang terpaksa mengajar agama. Ia meminta para Kepala Bidang (Kabid) di daerah menindak tegas praktik guru mata pelajaran lain yang didelegasikan mengajar agama hanya karena alasan pernah mengenyam pendidikan di pesantren singkat. Baginya, pemenuhan kuota guru jauh lebih prioritas daripada penambahan pengawas, mengingat fungsi pengawasan kini bisa dioptimalkan melalui inovasi pengawasan digital seperti Smart Class atau pemantauan kamera secara real-time.
Menutup arahannya, Dirjen Pendis mengungkapkan rencana strategis sentralisasi guru PAI di bawah naungan Kemenag melalui revisi UU Sisdiknas guna menghapus dualisme kebijakan dengan pemerintah daerah. Ia juga memberikan peringatan dini terkait isu THR tahun 2026, di mana para Kabid diminta segera mensosialisasikan bahwa kewenangan THR bagi guru ASN di sekolah umum berada di tangan pemerintah daerah. Langkah preventif ini penting agar Kemenag tidak lagi menjadi sasaran misinformasi terkait hak keuangan guru di masa depan.
Kontributor : Inez Nadya
