Kediri.HikmahNews-Penguatan sinergi antara ulama, pesantren, orang tua, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan bebas dari kekerasan. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. H. Armai Arief, M.Ag., dalam forum Multaqā Ru’asā’ al-Ma‘āhid yang digelar di Pondok Pesantren Al-Amien Kediri, Kamis (11/6/2026).
Dalam paparannya bertajuk “Sinergi Ulama dan Pesantren dalam Menanggulangi Kekerasan di Lembaga Pendidikan Islam”, Prof. Armai menegaskan bahwa ulama memiliki posisi strategis dalam membangun budaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan Islam. Ulama tidak hanya berperan sebagai pembimbing spiritual dan moral, tetapi juga sebagai mediator, teladan, sekaligus penggerak reformasi pendidikan.
“Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pesantren dan lembaga pendidikan Islam menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik,” ujarnya.
Menurut Prof. Armai, berbagai kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan Islam harus menjadi perhatian bersama. Ia menjelaskan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, hingga perundungan digital (cyberbullying), yang semuanya berdampak serius terhadap kondisi psikologis, akademik, dan sosial peserta didik.
“Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, menurunkan motivasi belajar, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan,” katanya.
Prof. Armai menegaskan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya menempatkan perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga. Prinsip kasih sayang, rahmatan lil ‘alamin, serta amar ma’ruf nahi munkar menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang menghormati martabat setiap anak.
Untuk itu, ia mendorong penguatan langkah-langkah pencegahan di lingkungan pesantren melalui pendidikan karakter berbasis Al-Qur’an dan Hadis, pembentukan komite atau satgas anti-kekerasan, pelatihan bagi guru dan pengasuh, serta penyediaan sistem pengaduan yang aman dan mudah diakses oleh santri.
“Sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor dan keberpihakan kepada korban harus menjadi bagian dari tata kelola pesantren yang modern dan profesional,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Armai menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Menurutnya, pesantren tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah.
Ia juga mendorong adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengasuh melalui pelatihan berkala, serta penyusunan panduan nasional penanganan kekerasan di lembaga pendidikan Islam sebagai acuan bersama.
Forum Multaqā Ru’asā’ al-Ma‘āhid sendiri menjadi ruang diskusi strategis bagi para pengasuh pesantren, ulama, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk memperkuat komitmen mewujudkan pesantren ramah anak serta membangun budaya pengasuhan yang santun dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Mengakhiri paparannya, Prof. Armai mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat yang menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan terhadap hak anak, dan pembentukan generasi berakhlak mulia.
“Marilah kita bersama-sama menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
