Kediri.HikmahNews–Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan individu atau insiden yang berdiri sendiri. Fenomena tersebut merupakan peringatan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat sistem perlindungan anak di lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks ini, gagasan yang disampaikan Wakil Sekjen Majelis Ulama indonesia (MUI), Prof. Dr. H. Armai Arief, M.Ag. pada forum Multaqā Ru’asā’ al-Ma‘āhid di Kediri menjadi relevan untuk dijadikan pijakan bersama, Kamis (11/06/2026)
Pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak generasi bangsa. Namun, meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus kekerasan menunjukkan bahwa pesantren, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, tidak kebal terhadap berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan aturan atau pemberian sanksi. Yang lebih penting adalah membangun budaya pengasuhan yang berlandaskan nilai kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Nilai-nilai tersebut sejatinya telah menjadi bagian dari ajaran Islam yang menempatkan setiap anak sebagai amanah yang harus dijaga.
Dalam pandangan Prof. Armai, ulama memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut. Otoritas moral dan keilmuan yang dimiliki ulama memungkinkan mereka menjadi penggerak perubahan budaya di lingkungan pesantren. Keteladanan yang diberikan para ulama dan pengasuh pesantren sering kali lebih efektif dibandingkan sekadar regulasi tertulis.
Meski demikian, upaya menciptakan pesantren bebas kekerasan tidak dapat dibebankan hanya kepada ulama atau pengasuh. Diperlukan sinergi yang kuat antara pesantren, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua harus aktif membangun komunikasi dengan anak dan lembaga pendidikan. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Sementara pemerintah berkewajiban menghadirkan regulasi, pendampingan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan.
Salah satu langkah penting yang patut mendapat perhatian adalah penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses. Tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut, malu, atau khawatir mengalami tekanan sosial. Oleh sebab itu, sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan dan keberpihakan kepada korban harus menjadi bagian dari tata kelola pesantren modern.
Selain itu, pelatihan berkala bagi pengasuh dan tenaga pendidik juga menjadi kebutuhan mendesak. Pengasuhan berbasis kekerasan yang mungkin dianggap lumrah pada masa lalu tidak lagi relevan dengan prinsip perlindungan anak yang berkembang saat ini. Pendidikan karakter dapat dibangun melalui pendekatan yang tegas tetapi tetap menghormati hak dan martabat peserta didik.
Pesantren memiliki modal sosial, spiritual, dan kultural yang sangat kuat untuk menjadi pelopor gerakan pendidikan ramah anak. Dengan penguatan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, didukung sistem perlindungan yang baik dan kolaborasi seluruh pihak, pesantren dapat menjadi teladan dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Pada akhirnya, keberhasilan memberantas kekerasan di lembaga pendidikan Islam bukan hanya diukur dari berkurangnya jumlah kasus, tetapi juga dari tumbuhnya budaya saling menghormati, saling menjaga, dan saling melindungi. Di situlah sinergi ulama dan pesantren menemukan makna strategisnya: menjaga amanah pendidikan sekaligus melindungi masa depan generasi bangsa.
